Tahun 2018 akan menjadi tahun penting bagi Indonesia untuk memasuki babak baru dalam pemantapan gerak langkah ekonomi nasional. Hal itu didukung dengan kondisi tahun ini dimana pemerintah menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur dan pemerataan akses. “Pembangunan infrastruktur yang sebagian besar akan rampung tentu menjadi angin segar bagi geliat perekonomian di tahun depan,” kata Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho.
Selain infrastruktur, Agus melanjutkan, kondisi indikator ekonomi makro di tahun ini juga menjadi tolak ukur di tahun depan. “Kondisi ekonomi Indonesia secara makro pada tahun ini masih mantap terkendali. Walaupun, kondisi ekonomi dalam tekanan defisit fiskal dan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di bawah besaran yang diharapkan,” tuturnya.
Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Maxensius Tri Sambodo menyambung, kondisi eksternal juga menjadi faktor penentu ekonomi pada 2018. Kondisi eksternal memberikan ruang optimisme atas posisi tawar Indonesia yang semakin baik, seperti posisi daya saing, kemudahan berbisnis, peringkat negara tujuan investasi, dan peringkat hutang. “Kendati demikian, kondisi kebijakan ekonomi negara maju yang mulai meningkatkan suku bunga serta ‘kegaduhan’ dalam hubungan internasional akhir-akhir ini patut diperhitungkan,” tekannya.
Di lain hal, Maxensius menyoroti pula bahwa dorongan dinamika transaksi online yang masif pada tahun-tahun sebelumnya akan terus terjadi di tahun depan dalam kondisi persaingan yang semakin dinamis. Hal ini tentu saja menuntut langkah-langkah lanjutan dari para pelaku bisnis untuk bersaing membangun efisiensi transaksi dan memberikan kemudahan sebesar-besarnya kepada konsumen. Pada sisi lain, pemerintah perlu lebih tanggap atas kondisi ini. “Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan instansi terkait lainnya perlu bersatu padu untuk memastikan terbangunnya tata kelola yang handal seiring dengan booming bisnis di transaksi online,” harapnya.
Lebih jauh, Maxensius melihat perubahan postur keuangan negara juga memberikan ruang lebih besar pada peran pemerintah desa. Untuk itu, peran pemerintah desa perlu dikelola dengan lebih baik untuk memastikan kebijakan makro-meso-mikro berjalan lebih sinergis. Demikian juga, sekat-sekat ego sektoral kementerian diharapkan dapat lebih cair lagi di tahun depan. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalkan kebijakan-kebijakan yang saling kontra produktif.
Sementara itu, untuk lebih menggali apa saja yang perlu dilakukan pemerintah di tahun depan? Pusat Penelitian Ekonomi LIPI memberikan paparan lebih tajam terkait sejauhmana daya saing dan inklusifitas pembangunan ekonomi dapat berjalan beriringan pada acara Economic Outlook 2018 kali ini. Satuan kerja ini menekankan ada empat pilar pembangunan yang utama, yakni sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan inklusif, dan tata kelola yang menjadi dasar untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur.
Formasi keempat pilar tersebut penting jika Indonesia ingin mencapai keunggulan daya saing yang tinggi, tanpa meninggalkan lapisan masyarakat miskin atau rentan miskin atau sektor usaha kecil. Lebih lanjut, menjaga keberlanjutan lingkungan juga menjadi prasyarat dasar untuk memperbesar manfaat pembangunan. Tidak hanya bagi generasi sekarang, namun juga yang akan datang. Jika pemerintah abai terhadap prinsip-prinsip tersebut, sudah dapat dipastikan mesin pertumbuhan ekonomi lambat laun akan meredup.
Kemudian, sektor pembangunan yang mendapat perhatian besar terkait dengan penelitian Pusat Penelitian Ekonomi LIPI adalah sektor maritim. Pembangunan ekosistem maritim dengan empat pilar gagasan tersebut di atas menjadi prasyarat dasar untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat. Kehadiran negara untuk melakukan intervensi strategis di bidang maritim menjadi penting. (sp/wahyu setya | foto : istimewa)
